Visi Riau | Visi Riau Madani

Selamat Hari Tani Nasional, Jalankan Reforma Agraria Sejati

Opini: Randy Syahrizal*

166

Pada tanggal 24 September 1960, bangsa kita memiliki catatan sejarah penting, yakni mengesahkan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA). Tujuannya tak lain untuk menata kepemilikan lahan bagi seluruh tumpah darah Indonesia, utamanya kaum tani. UUPA tentu saja merupakan jalan keluar bagi kemelaratan kaum tani tak bertanah dan buruh tani. Tanpa jaminan UU, kesejahteraan mereka menjadi tak bersyarat.

Tiga tahun kemudian, tahun 1963 Bung Karno memutuskan tanggal 24 September merupakan Hari Tani Nasional, sebuah peringatan yang rutin diselenggarakan sejak jatuhnya rezim Orde Baru Soeharto.

Paska tragedi berdarah 30 September, Bung Karno harus jatuh dari jabatannya. Sejak itu, UUPA 1960 kehilangan kesaktiannya. Reforma Agraria tidak berjalan, meski UUPA hingga hari ini tidak dicabut, namun tidak juga dilaksanakan secara konsisten. Tercatat sudah 56 tahun umur UUPA, namun kaum tani kita masih saja melarat, miskin, dan tak berdaulat.

Mengutip data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), monopoli pemilikan dan penguasaan tanah maupun sumber agraria lainnya terus terjadi di negara kita. Saat ini rata-rata penguasaan tanah oleh petani di pedesaan <0,5 Ha. Sementara 531 konsesi hutan skala besar menguasai 35,8 juta Ha. Khusus di Jawa, monopoli atas tanah di kawasan hutan dilanggengkan oleh PT. Perhutani yang menguasai lebih dari 2,5 juta Ha hutan Jawa. Di sektor perkebunan, korporasi sawit telah menguasai 13,4 juta Ha dan tiap tahunnya bertambah setengah juta hektar. Bahkan, sebagian lahan tersebut merupakan hasil konversi lahan hutan maupun lahan pertanian produktif masyarakat.

Situasi tersebut menyebabkan kemiskinan di pedesaan. Kenyataan pahit tersebut masih harus ditambahi fakta-fakta penindasan para tengkulak dan tukang ijon yang masih saja mengambil keuntungan dari kesulitan kaum tani. Kebutuhan ekonomi mendesak, tak mampu membuat kaum tani lepas dari ketergantungannya akan parasit-parasit desa.

Berdasarkan data BPS, per Maret tahun 2016 menunjukan bahwa desa masih menjadi penyumbang angka kemiskinan di Indonesia. Tercatat sebanyak 17,67 juta penduduk miskin hidup di desa, sementara 10,34 juta penduduk miskin hidup di kota. Kemudian, Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 2,40 di tahun 2015 menjadi 2,74 dan Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,67 di tahun 2015 menjadi 0,79 di tahun ini (BPS, 2016).

Masalah penataan kepemilikan tanah ini membuat bangsa kita tidak bisa keluar dari krisis pangan. Alih-alih menjadi pengekspor, bangsa kita justru ketergantungan akan pangan dari negara-negara tetangga.

Melemahnya struktur ekonomi desa juga berdampak buruk bagi ekonomi rakyat di perkotaan. Kaum miskin kota semakin bertambah akibat urbanisasi rakyat desa yang depresi atas hasil pertanian yang merugi dan tak berdaya saing.

Sementara itu, struktur lahan hunian diperkotaan juga semakin tergerus kepentingan bisnis, infrastruktur, industri dan bisnis properti. Lagi-lagi rakyat kecil menjadi korban utama dari tidak terlaksananya UUPA 1960.

Keserakahan bisnis akan lahan memicu konflik agraria berkepanjangan. Mengutip catatan KPA,
dalam kurun waktu 2004-2015, tercatat 1.772 konflik agraria terjadi dengan luasan areal 6.942.381 hektar dengan korban 1.085.817 kepala keluarga. Jika di rata-rata, per 2 hari terjadi satu konflik agraria di Indonesia. Konflik ini terjadi di semua sektor; perkebunan, pembangunan infrastruktur, kehutanan, pertambangan, pertanian, hingga pesisir dan pulau-pulau kecil. Dari fakta-fakta di lapangan, monopoli perusahaan perkebunan (negara maupun swasta), terutama perkebunan kelapa sawit, dan gencarnya pembangunan megaproyek infrastruktur kerap merampas tanah rakyat. Begitu pun penggusuran di DKI Jakarta, catatan LBH Jakarta menunjukan setidaknya pada tahun 2016, ditargetkan 325 titik yang sebagian telah digusur dan akan digusur.

Konflik agraria dalam penyelesaiannya tak jarang melanggar hak asasi kemanusiaan dengan kekerasan sebagai jalan keluarnya. Acapkali untuk melindungi kepentingan bisnis, aparat keamanan berdiri dibelakang modal untuk melapangkan jalan penggusuran. Semua ini tentu saja sudah jadi rahasia umum di negara kita.

Itulah problem utama bangsa kita yang secara singkat dapat dijelaskan mengalami proses deagranisasi. Untuk diketahui, bangsa yang berhasil maju adalah bangsa yang sukses melakukan penataan atas kepemilikan lahan di negaranya.

Maka itu, negara perlu mengambil langkah-langlah mendesak, yakni:

1. Melaksanakan Reforma Agraria Sejati dengan semangat UUPA 1960.

2. Tuntaskan kasus-kasus engketa agraria dengan mengutamakan keadilan bagi kaum tani.

3. Mendesak aturan yang tegas untuk menghentikan keterlibatan aparat keamanan TNI/Polri dalam hal ini kasus kekerasan terhadap rakyat.

4. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis dalam mewujudkan kedaulatan pangan serta memastikan komoditi unggulan.

Sekian, terimakasih.

Randy Syahrizal
Ketua Bapilu DPW-PSI Riau

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.