Visi Riau | Visi Riau Madani

Tanah Merupakan Pusat Peradaban, Kritik Atas Program Lukman Edy-Hardianto

513

visiriauOpini – Lukman Edy, politisi PKB yang saat ini lagi-lagi mencalonkan diri menjadi calon gubernur Riau untuk ketiga kalinya merupakan Menteri Pembangunan Desa Tertinggal Kabinet Indonesia Bersatu menggantikan Syaifullah Yusuf ditahun 2007, saat era pemerintahan SBY. Lukman Edy (LE) juga merupakan putera melayu Riau, kelahiran Tanjung Pinang, Indragiri Hilir. Terkait jabatan yang diembannya ditahun 2007, Provinsi Riau sendiri masih menyisakan banyak sekali desa tertinggal, masyarakat miskin, dan suku-suku pedalaman yang belum menikmati pembangunan.

Sebagai Menteri PDT dan putra Riau, LE tentu memiliki banyak kesempatan untuk memberi sedikit perhatian kepada tanah yang membesarkannya. Apalagi, Riau merupakan provinsi nomor urut pertama menjadi penyokong pendapatan terbesar negara ini.

Saya sendiri pernah beberapa kali berkunjung ke Pulau Padang di Kabupaten Kepulauan Meranti yang masih sangat tertinggal jauh pembangunannya dengan Riau daratan. Di Desa Lukit, masyarakat disana malah belum merasakan listrik, masih swadaya menggunakan PLTD, dan hanya menikmati listrik selama 4 sampai 5 jam saja perharinya. Umumnya, beberapa desa disana baru menikmati listrik PLN dalam 2 sampai 3 tahun terakhir ini. Beberapa suku pedalaman juga masih mendiami hutan, dan masih jauh tersentuh modernisasi. Suku Akik dan suku Laut misalnya, sebagian besar dari mereka malah belum mengenal sekolah, tuna wisma, dan tentu saja bisa dipastikan buta huruf.

Ironis memang. Riau yang memiliki banyak tokoh nasional dan satu diantaranya berhasil mencapai puncak sebagai menteri tapi malah tidak mampu merubah wajah pembangunan di Riau.

Yang paling menggelitik adalah ketika membaca deretan panjang visi misi LE pada pencalonan gubernur  Riau periode 2019-2024. Turunan program yang bisa dikatakan progresif agaknya seperti wahyu yang turun dari langit alias tidak membumi apalagi tidak memiliki dasar pijakan objektif dengan pengalaman sebagai tolak ukurnya. Misalkan, salah satu program yang membuat saya tertawa adalah “Membangun pusat-pusat keunggulan budaya melayu, komunitas suku asli, masyarakat adat dan terasing.”

Bagaimana mungkin membangun budaya melayu jika sengketa tanah di Bumi Lancang Kuning saja masih sangat banyak.Tanah merupakan syarat utama peradaban. Bagaimana mungkin kebudayaan bisa berkembang jika masyarakat tidak berdaulat atas tanah?

Kemudian paslon Lukman Edy-Hardianto ini memakai istilah masyarakat terasing dalam tulisan programnya. Dalam istilah ekonomi, masyarakat “terasing” bermakna tersingkirnya segologan masyarakat dari pembangunan dan modernisasi. Persis seperti yang saya singgung diatas, mereka (suku) terasing oleh karena modernisasi tidak menyentuh mereka. Apa yang saya maksud modernisasi adalah pendidikan dan infrastruktur yang dapat memanusiakan manusia, dan turut andil dalam memajukan peradaban mereka.

Berdasarkan kajian Scale Up selama tahun 2009, di Riau ada sekitar 175.619 ha lahan bersengketa pada 2009 merupakan konflik baru yang terjadi pada kurun waktu tersebut. Sedangkan, sisanya sekitar 170 ribu ha merupakan kasus lama yang belum terselesaikan sejak dua tahun lalu.

Konflik agraria di Riau pada 2009 juga mengakibatkan jatuh korban, yakni tiga warga meninggal dunia dan 16 orang lainnya mengalami luka-luka. Korban akibat terjadinya bentrokan antara PT Sumatera Sylva Lestari dengan masyarakat Huta Tangun, Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, pada 28 Mei 2009.

Data menunjukkan terdapat sebanyak 45 konflik agraria yang memperebutkan 345.619 ha lahan di Riau selama tahun 2009. Jumlah kasus mengalami penurunan ketimbang tahun 2008 yang mencapai 96 kasus, yang memperebutkan sekitar 200.586 ha lahan. Sedangkan pada 2007, tercatat terjadi 35 konflik yang mempersengketakan 111.745 ha lahan di Riau. Meski secara kuantitas, jumlah konflik pada tahun 2009 lebih sedikit, tapi secara luasannya terjadi peningkatan signifikan sekitar 145 ribu hektar.

Konflik di sektor kehutanan antara warga tempatan dan perusahaan menjadi yang tertinggi pada kurun waktu 2007 – 2009. Tidak selesainya persoalan kasus sengketa lahan dikarenakan medua belah pihak memiliki dasar klaim atas kepemilikan atau pengusahaan tanah yang mereka sengketakan. Tentu saja, jika LE mau hadir memberikan perhatiannya, dia bisa menjembatani konflik lahan masyarakat versus perusahaan sawit dan perusahaan tanaman industri.

Data data sengketa lahan diatas berada pada periode waktu LE menjabat sebagai Menteri PDT. Harusnya, jika LE memang memiliki perhatian serius terhadap masyarakat Riau, sudah sejak saat itu dia memediasi persoalan-persoalan sengketa lahan yang dihadapi rakyat Riau.

Idealnya, LE harusnya turut mendorong hak ulayat adat atas tanah agar Melayu bisa berdaulat ditanahnya sendiri seperti programnya di pencalonan gubernur Riau saat ini. Karenanya, saya tak begitu yakin apa yang paslon ini programkan hanya sebatas lip service saja, tidak akan menjadi kenyataan.

Saya sepenuhnya yakin, seorang pemimpin yang baik diukur dari apa yang sudah dia kerjakan, apakah sejalan dengan visi misinya atau tidak. Bagaimana bisa mempercayai visi misinya saat ini jika tindak tanduknya selama memiliki kekuasaan tidak sejalan dengan apa yang ia programkan? Saya masih hanya menyoroti satu program “blunder” tersebut, saya yakin sisanya juga sama saja.

Dengan melihat kenyataan tersebut, selain tertawa saya hanya dapat mengelus dada saja, sembari berharap semoga rakyat Riau cukup cerdas dalam menilai mana kebenaran dan mana kepalsuan. Wallahualam.

Randy S.T

Sumber foto: ww.dsp-mlng.blogspot.com

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.