Visi Riau | Visi Riau Madani

DPRD Mengesahkan APBD Inhil Tahun Anggaran 2018

90

visiriauInhil – DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Inhil tahun anggaran 2018.

Pengesahan Ranperda APBD Inhil tahun 2018 dengan total nilai belanja daerah yang diproyeksikan sebesar Rp. 2,14 trilyun itu dihadiri oleh segenap unsur pimpinan DPRD Inhil beserta anggota dan pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.

Bupati Inhil dalam sambutannya mengatakan rasa syukurnya atas tahapan penyusunan yang telah dilalui dan mengucapkan rasa terimakasihnya kepada segenap jajaran pimpinan dan seluruh anggota DPRD Inhil.

“Proses penyusunan APBD tahun anggaran 2018 ini patut disyukuri. Saya mengungkapkan apresiasi atas pandangan dan pendapat yang dikemukakan oleh anggota DPRD Inhil,” kata Bupati.

Bupati juga masih mengakui adanya kekurangan-kekurangan diberbagai lini, dan dia berjanji akan memperbaikinya.

“Kekurangan-kekurangan yang ada akan diperbaiki melalui koordinasi dengan berbagai pihak lintas sektoral,” tegas Bupati.

Untuk itu, Bupati mengatakan, dukungan dari DPRD Inhil sangat diharapkan dalam kelangsungan penyelenggaraan daerah yang baik.

Seperti dikutip dari situs Pemkab Inhil, pada rapat paripurna kali ini, selain mengagendakan pengesahan APBD Inhil untuk tahun anggaran 2018, juga dilakukan pengesahan bersama 5 (Lima) Ranperda oleh Pemerintah Kabupaten Inhil dan DPRD.

Adapun 5 (lima) Ranperda yang turut disahkan bersamaan dengan Ranperda tentang APBD Kabupaten Inhil tahun anggaran 2018, ialah sebagai berikut:

1. Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

2. Ranperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3. Ranperda tentang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

4. Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Inhil nomor 1 tahun 2011 tentang pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

5. Ranperda tentang penyelenggaraan pariwisata.

Bupati juga menegaskan dengan adanya laporan hasil pembahasan oleh Panitia Khusus terhadap 5 Ranperda, maka hal tersebut akan mampu memandu langkah Pemerintahan Kabupaten Inhil dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.