Visi Riau | Visi Riau Madani

Bupati Rohil Bahas Program Kerja dengan Konsultan Bappenas

136

visiriauBagansiapiapi – Untuk mensukseskan program Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif yang dicanangkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, Bupati Rokan Hilir H. Suyatno mengadakan pertemuan dengan Tim Land Equity International yang diketuai oleh Imelda Sihombing. Pertemuan ini difasilitasi oleh Kepala Bappeda Kabupaten Rokan Hilir HM. Job Kurniawan di Kediaman Bupati Rokan Hilir Bagansiapiapi, Rabu (08/11/2017)

Tim Land Equity International ini merupakan rekanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia yang merupakan konsultan dalam melaksanakan kegiatan Participatory Mapping and Planning (PmaP) atau Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif. PMaP memiliki tugas yaitu pemetaan batas desa partisipatif, Inventarisasi informasi tata guna lahan dan sumber daya alam, inventarisasi data perizinan untuk lahan dan sumber daya alam, dan penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk perencanaan spasial dan manajemen sumber daya alam. Program ini dilaksanakan di 40 Kabupaten /Kota se-Indonesia dan salah satunya di Kabupaten Rokan Hilir.

Imelda Sihombing dalam pemaparannya mengatakan, banyak manfaat dari kegiatan ini seperti mudahnya mencari data spasial, potensi wisata, pertanian perkebunan dengan akurasi data diatas 90%. Salah satu contohnya Pemda bisa memetakan daerah yang merupakan kawasan HTI, HPH, Hutan Lindung dan lain sebagainya, sehingga apabila ada Perusahaan HTI atau HPH yang menyalahi izin yang telah ditetapkan kita bisa mengetahui dan perusahaan tidak bisa berkelit karena pemda memiliki data yang akurat.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Bupati Rokan Hilir H. Suyatno bahwa dengan adanya pemetaan yang akurat maka setiap perencanaan yang matang bakal menjadi hasil yang sempurna dan diawasi dengan seksama. Karena konsep yang digesa sekarang yaitu memaksimalkan infrastruktur yang akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan pernyataan Bupati Rohil yang kami kutip dari portal berita resmi Pemkab Rohil.

“Jangan seperti yang terjadi, bangun dulu proyeknya tapi pemanfaatannya tidak maksimal dan tidak tepat sasaran dan terjadi pemborosan anggaran” ujar Bupati

“Disamping itu pemerintah kabupaten bisa menuntut dan berargumentasi dengan pemerintah pusat untuk suatu permasalahan yang dilengkapi dengan data yang lebih akurat, seperti contoh kalau pemda bisa menuntut perusahaan pemegang HPH bila mengabaikan apa yang telah ditentukan meskipun izinnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat, juga mempermudah kita dalam pengusulan program-program ke pemerintah pusat”. tambahnya

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.